Papua, Senin 5 Oktober 2026 | Vistara- Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Papua untuk memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di tengah ekspansi layanan tersebut, BGN mengungkap empat SPPG di Papua telah ditutup permanen karena dinilai tidak memenuhi standar kelayakan operasional.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah II, Nurjaeni, mengatakan peluncuran 13 SPPG menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan akses program MBG di Papua.
Dari total 13 SPPG yang diresmikan pada Minggu (4/10/2026), sebanyak 10 unit berada di wilayah 3T, sementara tiga lainnya beroperasi di kawasan non-3T.
“Untuk Provinsi Papua ada 13 SPPG yang resmi diluncurkan hari ini. Sebanyak 10 berada di wilayah 3T dan tiga lainnya berada di wilayah non-3T,” ujar Nurjaeni di Jayapura, Senin (5/10/2026).
BGN juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura, dan Pemerintah Kota Jayapura yang telah mendukung pembangunan fasilitas pelayanan gizi tersebut.
Menurut Nurjaeni, sejumlah SPPG sebenarnya telah dipersiapkan lebih awal. Namun, beberapa di antaranya mengalami keterlambatan operasional akibat berbagai kendala, termasuk persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut.
Secara keseluruhan, BGN saat ini menyiapkan 36 SPPG di wilayah Papua Raya guna memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Di sisi lain, BGN menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG menyusul munculnya sejumlah insiden keracunan makanan dalam pelaksanaan program di beberapa daerah.
Langkah evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan, kualitas makanan, dan kesehatan penerima manfaat.
“Kami terus memperketat pengawasan terhadap kelayakan SPPG sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program, terutama setelah terjadi sejumlah kasus keracunan makanan,” kata Nurjaeni.
Ia mengungkapkan bahwa khusus di Papua terdapat empat SPPG yang telah ditutup permanen karena dinilai tidak layak beroperasi.
Sementara itu, SPPG yang mengalami insiden serius akan dihentikan sementara operasionalnya hingga seluruh perbaikan dilakukan dan dinyatakan memenuhi standar oleh dinas kesehatan setempat.
“Sarana yang mengalami kejadian menonjol akan ditutup sementara untuk dilakukan perbaikan dan hanya dapat beroperasi kembali setelah dinyatakan layak oleh dinas kesehatan,” tegasnya.
Sebelumnya, BGN bersama Pemerintah Provinsi Papua dan sejumlah instansi terkait meresmikan salah satu SPPG di Kabupaten Jayapura sebagai bagian dari perluasan layanan Program Makan Bergizi Gratis di Tanah Papua.
Program MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan, sekaligus memperkuat ketahanan sumber daya manusia di wilayah timur Indonesia. (Aldo)
